Publikasi SINTA 2 Hukum 2026: Syarat, Biaya & Cara Submit

Publikasi SINTA 2 Hukum

Publikasi SINTA 2 Hukum 2026: Panduan Memilih Jurnal, Menyusun Artikel, Biaya, dan Cara Submit

Sudah menyelesaikan penelitian hukum, tetapi artikel belum berhasil diterbitkan? Persoalan ini cukup akrab bagi mahasiswa hukum, dosen, dan peneliti yang sedang mempersiapkan publikasi ilmiah.

Menulis artikel hukum memang mempunyai tantangan tersendiri. Penulis tidak hanya dituntut memahami teori, tetapi juga harus mampu menganalisis peraturan, putusan pengadilan, dan persoalan hukum secara kritis.

Publikasi SINTA 2 Hukum menjadi salah satu pilihan bagi akademisi yang ingin menyebarluaskan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi. Bidang kajiannya beragam, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hingga perkembangan hukum dalam era digital.

Namun, artikel yang membahas isu hukum populer belum tentu memenuhi standar jurnal tujuan. Editor akan memperhatikan ketajaman masalah, ketepatan metode, kebaruan analisis, dan kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum.

Lalu, bagaimana cara mempersiapkan artikel agar lebih siap dinilai reviewer?

WhatsApp Review: Popular for Good Reasons | PCMag

Melalui panduan ini, Wacana Publisher Utama membahas langkah publikasi jurnal hukum secara sistematis. Pembaca akan menemukan contoh jurnal, strategi pengembangan topik, metode penelitian, hingga panduan submission.

Apa Itu Publikasi SINTA 2 Hukum?

Publikasi SINTA 2 Hukum merupakan proses penerbitan artikel penelitian hukum pada jurnal nasional yang memperoleh akreditasi peringkat 2.

SINTA atau Science and Technology Index merupakan sistem informasi yang menyediakan data mengenai jurnal ilmiah, peneliti, publikasi, dan institusi akademik Indonesia.

Melalui portal resmi SINTA, penulis dapat mencari jurnal berdasarkan nama, bidang keilmuan, serta peringkat akreditasinya.

Dalam bidang hukum, jurnal SINTA 2 dapat menerbitkan kajian normatif, empiris, komparatif, maupun pendekatan interdisipliner. Akan tetapi, jenis artikel yang diterima tetap bergantung pada ruang lingkup masing-masing jurnal.

Perlu dipahami bahwa SINTA 2 merupakan peringkat akreditasi jurnal, bukan jaminan penerimaan setiap artikel.

Oleh karena itu, penulis tetap harus mengikuti pemeriksaan editorial dan proses penilaian ilmiah yang berlaku.

Bagaimana aturan akreditasi jurnal pada 2026?

Pada 7 Juli 2026, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah.

Peraturan tersebut memperbarui ketentuan akreditasi nasional dan menetapkan empat peringkat dalam sistem terbaru.

Sementara itu, status akreditasi yang telah diberikan berdasarkan peraturan sebelumnya tetap diakui hingga masa berlakunya berakhir.

Artinya, penulis perlu memeriksa informasi akreditasi terbaru, termasuk periode penerbitan yang tercakup.

Ketentuan lengkap dapat dipelajari melalui Peraturan Akreditasi Jurnal Ilmiah Tahun 2026.

Mengapa Publikasi Jurnal Hukum Penting?

Hukum terus berkembang mengikuti perubahan kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi, kegiatan ekonomi, dan hubungan sosial menghadirkan persoalan baru yang memerlukan kajian ilmiah.

Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan data, dan pengambilan keputusan otomatis.

Di sisi lain, perubahan peraturan juga menuntut analisis mengenai kesesuaian norma, penerapan hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Melalui publikasi ilmiah, peneliti dapat menyampaikan argumentasi dan hasil kajian kepada komunitas akademik.

Bagi dosen, artikel jurnal dapat menjadi bagian dari rekam jejak penelitian serta pengembangan keilmuan. Namun, penggunaannya untuk penilaian jabatan akademik tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, mahasiswa dapat mengembangkan skripsi, tesis, atau disertasi menjadi artikel yang lebih fokus.

Manfaat tersebut menunjukkan bahwa publikasi bukan sekadar memperoleh bukti terbit. Lebih jauh, artikel hukum dapat mendorong diskusi akademik dan memberikan masukan bagi perkembangan kebijakan.

Bidang Penelitian untuk Jurnal SINTA 2 Hukum

Ilmu hukum memiliki ruang lingkup yang luas. Karena itu, penulis perlu menentukan bidang penelitian sebelum memilih jurnal tujuan.

Berikut beberapa bidang beserta contoh fokus pembahasannya.

Bidang hukumContoh fokus penelitian
Hukum pidanaPertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban
Hukum perdataPerjanjian elektronik dan penyelesaian sengketa
Hukum tata negaraPengujian undang-undang dan kewenangan lembaga negara
Hukum administrasi negaraKeputusan administrasi dan pengawasan pemerintah
Hukum bisnisPerlindungan konsumen dan tata kelola perusahaan
Hukum lingkunganTanggung jawab hukum dan pemulihan lingkungan
Hukum internasionalPerjanjian internasional dan yurisdiksi negara
Hukum keluargaPerlindungan hak keluarga dan penyelesaian sengketa
Hukum ketenagakerjaanHubungan kerja digital dan perlindungan pekerja
Hukum teknologiPerlindungan data pribadi dan tanggung jawab sistem AI

Tabel tersebut merupakan contoh pengelompokan topik, bukan daftar resmi artikel yang pasti diterima jurnal SINTA 2.

Sebagai ilustrasi, penelitian mengenai tanggung jawab penyedia platform digital lebih dekat dengan hukum teknologi atau hukum bisnis.

Sebaliknya, kajian mengenai kewenangan pemerintah daerah dapat diarahkan pada hukum administrasi negara.

Dengan memilih bidang yang tepat, penulis dapat menyusun argumentasi secara lebih terarah.

Contoh Jurnal Hukum Terakreditasi SINTA 2

Salah satu kesalahan dalam publikasi adalah memilih jurnal berdasarkan informasi yang belum diverifikasi.

Padahal, status akreditasi dapat berubah sesuai keputusan yang berlaku.

Berdasarkan profil resmi SINTA yang diperiksa pada Oktober 2026, beberapa jurnal hukum berikut tercatat mempunyai peringkat SINTA 2.

Nama jurnalInstitusi penerbitProfil SINTA
Jurnal Hukum dan PeradilanMahkamah Agung Republik IndonesiaLihat profil
Undang: Jurnal HukumUniversitas JambiLihat profil
Jurnal Bina Mulia HukumUniversitas PadjadjaranLihat profil
Jurnal Hukum & PembangunanUniversitas IndonesiaLihat profil
Jurnal HAMKementerian Hukum Republik IndonesiaLihat profil

Daftar tersebut menjadi referensi awal untuk mencari jurnal yang sesuai. Namun, jurnal-jurnal tersebut tidak dinyatakan sebagai mitra Wacana Publisher Utama.

Selain itu, ketersediaan submission dan biaya perlu diperiksa langsung melalui website jurnal masing-masing.

Tips: Jangan hanya memperhatikan peringkat. Bacalah beberapa artikel terbaru untuk memahami metode penelitian, kedalaman analisis, dan karakter pembahasannya.

Cara Memilih Jurnal SINTA 2 Hukum yang Tepat

Pemilihan jurnal dapat menentukan apakah sebuah artikel dianggap relevan oleh editor.

Artikel dengan analisis kuat tetap berpotensi ditolak apabila tidak sesuai dengan ruang lingkup penerbitan.

Oleh sebab itu, lakukan pemeriksaan sejak awal.

Periksa focus and scope

Mulailah dengan membaca bagian Focus and Scope pada website jurnal.

Perhatikan apakah jurnal menerima penelitian hukum umum atau berfokus pada bidang tertentu.

Sebagai contoh, artikel mengenai perlindungan konsumen digital belum tentu sesuai dengan jurnal yang secara khusus membahas hukum keluarga.

Pelajari pedoman penulis

Setelah menemukan jurnal yang relevan, baca bagian Author Guidelines.

Perhatikan struktur artikel, batas kata, bahasa, sistem sitasi, dan jenis naskah yang diterima.

Sebagian jurnal hukum menggunakan catatan kaki. Sementara itu, penerbit lain menerapkan sistem sitasi dalam teks.

Karena itu, jangan langsung menganggap seluruh jurnal hukum menggunakan APA edisi ketujuh.

Periksa proses editorial

Website jurnal sebaiknya menjelaskan mekanisme penilaian, identitas pengelola, kebijakan etika, dan biaya penerbitan.

Prinsip transparansi tersebut dapat dipelajari melalui Committee on Publication Ethics atau COPE.

Dengan melakukan pemeriksaan tersebut, penulis dapat mengurangi risiko memilih jurnal yang tidak sesuai.

Penelitian Hukum Normatif atau Empiris: Mana yang Lebih Tepat?

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah artikel SINTA 2 Hukum harus menggunakan penelitian lapangan.

Jawabannya, tidak selalu.

Penelitian hukum mempunyai karakter metodologis yang berbeda dari penelitian sosial pada umumnya.

Dua pendekatan yang sering digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian hukum melalui bahan hukum yang relevan.

Bahan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum.

Sebagai contoh, peneliti ingin mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik.

Penelitian dapat menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, atau pendekatan kasus, sesuai rumusan masalah.

Selanjutnya, penulis menganalisis hubungan antara norma yang berlaku dan persoalan hukum yang diteliti.

Namun, penelitian normatif tidak cukup dengan menyalin pasal lalu menjelaskan isinya.

Artikel yang kuat perlu menunjukkan penalaran hukum, menguji konsistensi norma, dan membangun argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum empiris

Berbeda dari pendekatan normatif, penelitian hukum empiris menelaah bagaimana hukum bekerja dalam praktik.

Misalnya, peneliti ingin memahami pelaksanaan perlindungan konsumen pada suatu wilayah.

Wawancara, observasi, serta analisis dokumen dapat digunakan untuk memperoleh data.

Namun, sumber informasi dan prosedur pengumpulan data harus dijelaskan secara transparan.

Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan isi peraturan, tetapi juga pengalaman atau praktik penerapannya.

Perbedaan kedua pendekatan

AspekPenelitian normatifPenelitian empiris
FokusNorma dan argumentasi hukumPelaksanaan hukum dalam praktik
Sumber utamaBahan hukum primer dan sekunderData lapangan serta bahan hukum relevan
Contoh metodePendekatan perundang-undangan, konseptual, kasusWawancara, observasi, studi dokumen
HasilAnalisis dan argumentasi hukumTemuan tentang penerapan atau pengalaman hukum

Keduanya dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas apabila digunakan secara tepat.

Cara Menemukan Novelty pada Artikel Hukum

Kebaruan penelitian atau novelty menjadi bagian penting dalam pengembangan artikel ilmiah.

Namun, menemukan novelty tidak selalu berarti mencari topik yang belum pernah dibahas sama sekali.

Dalam penelitian hukum, kebaruan dapat muncul melalui pengujian konsistensi norma, penafsiran hukum, analisis putusan, atau pengembangan argumentasi terhadap persoalan tertentu.

Sebagai contoh, penelitian mengenai perlindungan data pribadi mungkin sudah banyak tersedia.

Akan tetapi, penulis dapat mempersempit kajian pada pertanggungjawaban suatu pihak dalam kondisi hukum tertentu.

Setelah itu, bandingkan pandangan akademik dan ketentuan hukum yang relevan.

Dengan cara tersebut, penelitian memiliki fokus lebih tajam.

Contoh pengembangan masalah hukum

Topik umum: Perlindungan Hukum Konsumen Digital.

Pengembangan fokus: Pertanggungjawaban Penyelenggara Platform terhadap Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Topik kedua lebih spesifik karena mengarahkan penelitian pada subjek, masalah, dan bentuk tanggung jawab hukum.

Meskipun demikian, judul tersebut belum otomatis mempunyai kebaruan.

Penulis tetap harus memeriksa penelitian sebelumnya dan perkembangan peraturan yang relevan.

Sumber Hukum yang Perlu Digunakan dalam Artikel

Kualitas artikel hukum sangat bergantung pada ketepatan sumber yang digunakan.

Dalam penelitian normatif, sumber utama umumnya mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan.

Karena itu, penulis harus memastikan bahwa bahan hukum masih berlaku atau menjelaskan alasan penggunaan sumber historis.

Beberapa sumber resmi yang dapat dimanfaatkan adalah:

Database Peraturan Perundang-undangan

Penulis dapat mencari peraturan melalui peraturan.go.id. Portal tersebut menyediakan informasi peraturan serta hubungan antarperaturan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung

Apabila penelitian menggunakan pendekatan kasus, penulis dapat menelusuri Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Untuk penelitian mengenai pengujian undang-undang, tersedia halaman putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, penggunaan sumber resmi tetap memerlukan analisis.

Jangan hanya mengutip pertimbangan hakim tanpa menjelaskan hubungannya dengan pertanyaan penelitian.

Selain itu, periksa nomor perkara, tanggal putusan, dan konteks hukum sebelum membuat kesimpulan.

Cara Menganalisis Putusan Pengadilan agar Artikel Lebih Mendalam

Pendekatan kasus sering digunakan dalam penelitian hukum.

Namun, artikel yang hanya menceritakan kronologi perkara belum tentu memberikan kontribusi ilmiah.

Untuk membangun analisis lebih kuat, peneliti dapat memulai dari isu hukum utama.

Setelah itu, identifikasi aturan yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Selanjutnya, periksa hubungan antara fakta yang terbukti, alasan hukum, dan amar putusan.

Dalam konteks tertentu, penulis juga perlu menganalisis ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang mendasari putusan.

Sebagai ilustrasi, penelitian mengenai sengketa kontrak dapat mengkaji bagaimana hakim menafsirkan kewajiban para pihak.

Peneliti kemudian dapat membandingkan pertimbangan tersebut dengan doktrin hukum perjanjian.

Dengan demikian, artikel menghasilkan argumentasi, bukan sekadar ringkasan putusan.

Struktur Artikel yang Sesuai untuk Jurnal Hukum

Struktur penulisan bergantung pada template jurnal. Meski demikian, artikel hukum umumnya mempunyai komponen utama yang saling berkaitan.

Pendahuluan

Jelaskan masalah hukum, latar belakang, penelitian terdahulu, serta tujuan kajian.

Hindari pendahuluan yang hanya mengulang definisi umum.

Metode penelitian

Uraikan jenis penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum atau data, dan teknik analisis.

Pada penelitian normatif, jelaskan alasan memilih pendekatan yang digunakan.

Hasil dan pembahasan

Bagian ini menjadi ruang utama untuk membangun argumentasi hukum.

Penulis perlu menghubungkan sumber hukum, doktrin, dan analisis secara sistematis.

Selain itu, pembahasan harus menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Kesimpulan

Sampaikan jawaban terhadap masalah penelitian secara ringkas.

Apabila memberikan rekomendasi pembaruan hukum, pastikan usulan tersebut didukung analisis dalam pembahasan.

Cara Submit Artikel SINTA 2 Hukum melalui OJS

Setelah artikel selesai disusun, penulis dapat mempersiapkan submission melalui website resmi jurnal.

Langkah awal adalah memeriksa kembali template dan pedoman penulisan.

Kemudian, siapkan naskah utama, informasi penulis, serta dokumen pendukung yang diwajibkan.

Apabila jurnal menggunakan sistem double-blind review, identitas penulis perlu dikelola sesuai instruksi anonimisasi.

Setelah itu, buat akun pada Open Journal Systems atau OJS.

Lengkapi metadata artikel, unggah berkas, lalu pastikan proses pengiriman selesai.

Simpan bukti submission untuk memudahkan pemantauan perkembangan artikel.

Jika naskah belum mendapatkan keputusan, gunakan kanal komunikasi resmi jurnal secara profesional.

Informasi tambahan tersedia melalui artikel Artikel Sudah Submit OJS tetapi Belum Diproses.

Berapa Biaya Publikasi SINTA 2 Hukum?

Biaya publikasi jurnal SINTA 2 Hukum tidak memiliki satu tarif yang berlaku untuk seluruh penerbit.

Sebagian jurnal dapat menyediakan publikasi tanpa biaya. Sementara itu, jurnal lain menetapkan Article Processing Charge atau APC.

Selain biaya resmi jurnal, penulis mungkin memerlukan layanan tambahan untuk mempersiapkan naskah.

Berikut komponen yang perlu dibedakan.

KomponenPenjelasan
Submission feeBiaya pengiriman jika diterapkan jurnal
APCBiaya pemrosesan atau penerbitan
ProofreadingPemeriksaan bahasa dan konsistensi tulisan
FormattingPenyesuaian naskah dengan template
Pendampingan administratifBantuan teknis sesuai layanan yang disepakati

Sebelum membayar, periksa informasi biaya pada website resmi penerbit.

Selain itu, pastikan seluruh komponen layanan dijelaskan secara tertulis.

Pembayaran tidak menjamin artikel pasti diterima. Keputusan akademik tetap berada pada editor dan reviewer jurnal.

Berapa Lama Proses Publikasi SINTA 2 Hukum?

Lama proses publikasi bergantung pada kondisi naskah dan kebijakan jurnal tujuan.

Pertama, editor melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan kesesuaian artikel.

Jika naskah memenuhi persyaratan, proses dapat berlanjut ke tahap peer review.

Selanjutnya, reviewer memberikan penilaian dan masukan.

Namun, artikel mungkin memerlukan lebih dari satu putaran revisi.

Karena itu, durasi publikasi tidak dapat dijamin secara umum untuk seluruh jurnal.

Penulis juga perlu membedakan surat penerimaan dengan penerbitan resmi.

Untuk memahami perbedaannya, baca artikel LoA Jurnal Sudah Keluar tetapi Artikel Belum Terbit.

Kesalahan yang Sering Membuat Artikel Hukum Ditolak

Tidak semua penolakan artikel berkaitan dengan buruknya topik penelitian.

Kadang-kadang, persoalan justru muncul dari kesalahan yang sebenarnya dapat diperbaiki.

Sebagai contoh, penulis mungkin menggunakan peraturan yang telah diubah tanpa menjelaskan statusnya.

Kesalahan lainnya adalah menggunakan pendekatan kasus, tetapi hanya menceritakan kronologi putusan.

Selain itu, research gap yang tidak jelas dapat membuat kontribusi penelitian sulit dipahami.

Permasalahan sitasi juga perlu diperhatikan.

Setiap pendapat hukum harus mempunyai dasar sumber yang sesuai. Oleh karena itu, hindari referensi yang belum diverifikasi atau kutipan yang tidak mencerminkan isi sumber aslinya.

Terakhir, jangan mengirimkan naskah yang sama secara bersamaan ke beberapa jurnal tanpa mengikuti ketentuan etik penerbitan.

Checklist Sebelum Submit Jurnal Hukum

Gunakan tabel berikut sebagai pemeriksaan akhir.

AspekPertanyaan pemeriksaan
Jurnal tujuanApakah ruang lingkup dan akreditasi sudah sesuai?
Masalah hukumApakah isu penelitian dirumuskan secara spesifik?
NoveltyApakah kontribusi sudah didukung literatur?
MetodeApakah pendekatan hukum telah dijelaskan?
Bahan hukumApakah peraturan dan putusan telah diverifikasi?
AnalisisApakah pembahasan menghasilkan argumentasi hukum?
ReferensiApakah sitasi sesuai pedoman jurnal?
TemplateApakah naskah mengikuti format penerbit?
EtikaApakah keaslian artikel dan kepengarangan sudah dipastikan?
AdministrasiApakah dokumen submission sudah lengkap?

Checklist tersebut bukan persyaratan resmi dari satu jurnal tertentu. Namun, pemeriksaan ini dapat membantu meningkatkan kesiapan naskah.

Pendampingan Publikasi melalui Wacana Publisher Utama

Menyiapkan artikel hukum untuk jurnal nasional terakreditasi membutuhkan ketelitian dalam substansi dan administrasi publikasi.

Setiap penulis mempunyai kebutuhan yang berbeda.

Sebagian sudah mempunyai naskah lengkap, tetapi masih memerlukan proofreading. Sementara itu, penulis lain membutuhkan bantuan penyesuaian template atau pengelolaan dokumen submission.

Melalui layanan Wacana Publisher Utama, dosen, mahasiswa, dan peneliti dapat mempelajari pilihan pendampingan sesuai kebutuhan.

Penulis sebaiknya menyiapkan judul, abstrak, metode, dan naskah sebelum berkonsultasi.

Dengan informasi tersebut, kebutuhan artikel dapat dibahas secara lebih terarah.

Namun, layanan pendampingan tidak menggantikan tanggung jawab penulis terhadap substansi penelitian. Keputusan menerima, merevisi, atau menolak artikel tetap menjadi kewenangan jurnal.

Untuk memahami persyaratan publikasi secara umum, kunjungi artikel Publikasi Jurnal SINTA 2 Tahun 2026.

FAQ Publikasi SINTA 2 Hukum

Apakah mahasiswa S1 Hukum bisa publikasi SINTA 2?

Bisa, apabila jurnal menerima naskah dari mahasiswa dan artikel memenuhi persyaratan. Namun, kualitas penelitian serta keputusan editorial tetap menjadi pertimbangan utama.

Apakah penelitian hukum normatif dapat diterbitkan di SINTA 2?

Dapat, selama jurnal menerima jenis penelitian tersebut. Selain itu, artikel harus mempunyai metode dan argumentasi hukum yang jelas.

Apakah penelitian hukum harus menggunakan wawancara?

Tidak. Penelitian normatif dapat menggunakan bahan hukum sebagai dasar analisis. Sebaliknya, penelitian empiris memerlukan data yang sesuai dengan rancangan penelitian.

Apakah jurnal hukum SINTA 2 harus berbahasa Inggris?

Tidak selalu. Ketentuan bahasa berbeda antarjurnal. Karena itu, penulis harus membaca pedoman resmi sebelum submission.

Apakah jurnal hukum SINTA 2 gratis?

Sebagian jurnal dapat menerapkan kebijakan tanpa APC. Namun, jurnal lain menetapkan biaya pemrosesan sesuai kebijakan penerbit.

Apakah artikel harus menggunakan referensi lima tahun terakhir?

Tidak selalu. Literatur terbaru penting untuk memahami perkembangan hukum. Meskipun demikian, teori klasik, putusan penting, dan sumber historis tetap dapat digunakan jika relevan.

Apakah revisi reviewer berarti artikel pasti diterima?

Tidak. Revisi merupakan bagian dari proses evaluasi. Keputusan akhir tetap berada pada editor sesuai kebijakan jurnal.

Apakah publikasi SINTA 2 bisa dilakukan melalui layanan pendampingan?

Penulis dapat menggunakan layanan pendampingan untuk kebutuhan persiapan naskah dan administrasi. Namun, proses editorial tetap menjadi tanggung jawab jurnal tujuan.

Kesimpulan

Publikasi SINTA 2 Hukum merupakan salah satu pilihan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang ingin menyebarluaskan hasil penelitian hukum melalui jurnal nasional terakreditasi.

Namun, keberhasilan persiapan publikasi tidak hanya ditentukan oleh pemilihan jurnal.

Penulis perlu memastikan bahwa masalah penelitian jelas, metode sesuai, sumber hukum dapat diverifikasi, dan pembahasan mempunyai kontribusi ilmiah.

Selain itu, ketelitian dalam menggunakan peraturan, menganalisis putusan, serta menyusun argumentasi menjadi bagian penting dalam penelitian hukum.

Dengan persiapan yang terarah, artikel akan lebih siap memasuki proses penilaian editorial.

Bagi penulis yang memerlukan informasi pendampingan, PT Wacana Publisher Utama menyediakan layanan persiapan naskah akademik sesuai kebutuhan.

Informasi dan Konsultasi Publikasi Jurnal Hukum

Website: Wacana Publisher Utama

Layanan: Layanan Publikasi Jurnal

Panduan: Publikasi Jurnal SINTA 2

Profil Perusahaan: Tentang Wacana Publisher Utama

PT Wacana Publisher Utama — Kata menjadi karya, karya mengubah dunia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *